Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
W3C
logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG

Jl. A. Yani, No.07 ,Tamiang Layang, Kab.Bartim, Kalimantan Tengah, Tlp.0526-2091311

Fax.0526-2091232, E-mail: pntamianglayang@yahoo.co.id

Agenda Sidang

Pos Bantuan Hukum

ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
KELAS II

ZI adalah singkatan dari Zona Integritas
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

WBK adalah singkatan dari Wilayah Bebas dari Korupsi
(Menuju) WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar program:
a. manajemen perubahan,
b. penataan tata laksana,
c. penataan sistem manajemen SDM,
d. penguatan akuntabilitas kinerja, dan
e. penguatan pengawasan

WBBM adalah singkatan dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(Menuju) WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kelima program pada WBK di atas ditambah dengan program penguatan kualitas pelayanan publik.

Tahap-tahap pembangunan zona integritas terdiri dari:
1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI)
• Pencanangan Pembangunan ZI adalah deklarasi/ pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun ZI.
• Pencanangan Pembangunan ZI dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas atau bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/ melengkapi setelah pencanangan pembangunan ZI
• Pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah.

Terdapat dua komponen yang harus dibangun oleh instansi pemerintah dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, yaitu:
1. Komponen pengungkit
Terdapat enam komponen pengungkit yang harus dibangun, yaitu:
a. Manajemen Perubahan,
b. Penataan Tatalaksana,
c. Penataan Sistem Manajemen SDM,
d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja,
e. Penguatan Pengawasan, dan
f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Komponen sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yang terdiri dari:
a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
Tercapainya komponen hasil ini tergantung pada keberhasilan penerapan komponen pengungkit. Dengan demikian, komponen pengungkit menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yaitu: pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

pembangunan Zona Integritas diukur dengan menilai pelaksanaan dari parameter-parameter komponen pengungkit dan komponen hasil.

Komponen Pengungkit diberi bobot 60% dan Komponen Hasil diberi bobot 40%.

Bobot 60% dari Komponen Pengungkit diperoleh dari jumlah bobot masing-masing Komponen Pengungkit, yaitu:
a. Manajemen Perubahan : 5%
b. Penataan Tatalaksana : 5%
c. Penataan Manajemen SDM : 15%
d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : 10%
e. Penguatan Pengawasan : 15%
f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : 10%

Bobot 40% dari Komponen Hasil diperoleh dari jumlah bobot masing-masing Komponen Hasil, yaitu:
a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN yang diukur dengan menggunakan ukuran nilai persepsi korupsi (survei eksternal) dan persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP): 20%.
b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal): 20%

Dokumen Terkait Pembangunan Zona Integritas :

   NO  

DOKUMEN ZONA INTEGRITAS

 FILE  

1

Visi dan Misi

lihat

2

Motto

lihat

3

Maklumat Pelayanan

lihat

4

Zona Integritas menuju WBK & WBBM

lihat

5

SK Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas

lihat

6 Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas lihat

7

SK Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

lihat

8

Penandatanganan Pencanangan Zona Integritas

lihat

9

Berita Acara Penandatanganan Zona Integritas

lihat

10

Piagam Pencanangan Zona Integritas WBK & WBBM

lihat

11

SK Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

lihat

12

SK Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan                                                                      

lihat

13

SK Tim Pengendalian Gratifikasi

lihat

14

SK Pedoman Penanganan Gratifikasi

lihat

15

Skema Zona Integritas WBK dan WBBM

lihat

16

SK Penunjukan Petugas Meja Pengaduan

lihat

17

SK Penunjukan Operator Aplikasi SIWAS

lihat

18

Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas

lihat

19

Permenpan No 52 Th 2014

lihat

20

Pakta Integritas

lihat

21

Laporan Tahunan

lihat

22

Laporan Bulanan

lihat

23

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017

lihat

24

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019

lihat

25

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017

lihat

26

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

lihat

27

Analisis Jabatan

lihat

28

Perjanjian Kinerja Individu

lihat

 

 






LATEST POST